FacebookInstagramTwitterLinkedInYouTubeTikTok
PTBA

Tata Kelola

Tujuan Implementasi GCG

Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham
Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham
Mendorong dan mendukung pertumbuhan Perusahaan
Mendorong dan mendukung pertumbuhan Perusahaan
Mengelola sumber daya manusia secara bijak
Mengelola sumber daya manusia secara bijak
Mengelola risiko dengan lebih bertanggung jawab
Mengelola risiko dengan lebih bertanggung jawab
Menciptakan citra perusahaan yang baik
Menciptakan citra perusahaan yang baik
Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham
Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan
Mendorong etos kerja yang baik
Mendorong etos kerja yang baik

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, mencakup asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara konsekuen di setiap kegiatan operasionalnya. Adapun bentuk komitmen nyata Perseroan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut :

Transparansi

Perseroan menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat diperbandingkan, tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Akuntabilitas

Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap level jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Responsibilitas

Prinsip responsibilitas diterapkan dengan senantiasa menerapkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mengelola lingkungan bekas tambang dengan baik, melaksanakan kewajiban timbal-balik terhadap para mitra bisnis dan merancang serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Independensi

Prinsip independensi diterapkan dengan penyusunan dan penerapan kode etik dan pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).

Kewajaran

Perseroan menerapkan asas kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban (equal treatment) yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Implementasi GCG:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2027 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara RI 4756). Sebagaimana dibuah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
  2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2013 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
  3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2013 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/03/2013 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
  6. Asean Corporate Governance Score Card;
  7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2021.

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy
Corporate Governance Policy
Panduan Penerapan Good Corporate Governance PT Bukit Asam Tbk mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 250E/0100/2023 dan Nomor: 13/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Tanggal 21 Desember Tentang Corporate Governance Policy PT Bukit Asam Tbk.
 
Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan ini, Maka Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 07/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan Nomor: 397/0100/2020 Tentang Corporate Governance Policy PT Bukit Asam Tbk berserta peraturan lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Struktur GCG

Struktur GCG

Struktur tata kelola Perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana organ perusahaan terdiri dari tiga unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan, dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Organ Perseroan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip bahwa masing- masing organ memiliki independensi dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
 
Dalam kegiatan operasional, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk sub organ Perseroan untuk membantu kelancaran operasional serta memberi masukan yang diperlukan Perseroan. Pembentukan sub-organ ini dilakukan sebagai bagian dari pembagian wewenang yang jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara efektif.
 
Dewan Komisaris telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko & Tata Kelola Terintegrasidan Komite Nominasi & Remunerasi untuk memberdayakan fungsi kepengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya.
 
Sedangkan Direksi memiliki organ-organ pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari komite di bawah Dewan Komisaris. Unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama tersebut adalah:

  1. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
  2. Sekretaris Perusahaan
  3. Manajemen Risiko
  4. Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG

Implementasi GCG

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan komitmen utama Perseroan untuk dapat mewujudkan tidak hanya pertumbuhan usaha jangka pendek, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu Perseroan selalu berupaya untuk terus meningkatkan implementasi GCG dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penerapannya. Selain penyempurnaan aturan, Perseroan juga melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada segenap insan PTBA untuk memastikan ketaatan terhadap praktik GCG. Implementasi GCG tidak cukup dilakukan hanya dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, namun juga harus ditunjukkan dalam praktik sehari-hari. Perseroan meyakini bahwa dengan menjadi Good Corporate Citizen melalui implementasi praktik GCG terbaik, maka kepercayaan dari para pemangku kepentingan dapat terus dijaga. Adapun Implementasi GCG yang telah dilakukan Perusahan diantaranya adalah:

  1. Melakukan update dan penyelarasan (aligment) soft structure GCG PTBA (Pedoman Kerja BOD&BOC, CGP, COC, WBS, Gratifikasi, SMAP, dll) secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku;
  2. Menandatangani Pakta Integritas CoC Seluruh Insan Bukit Asam secara berkala sesuai yang diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Pedoman CoC);
  3. Membentuk Tim Pendukung Implemtasi GCG seperti Tim Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP), Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Tim Pendampingan Assessment GCG;
  4. Melakukan Assessment Eksternal / Evaluasi Mandiri Internal terkait Penerapan GCG PTBA;
  5. Mengikuti Pemeringkatan GCG oleh Pihak Eksternal baik yang sekala Nasional maupun Internasional;
  6. Pendampingan Penerapan GCG di Anak dan Afiliasi Perusahaan;
  7. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Penilaian GCG

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2013 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara maka Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 06 Juni 2012 tentang indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola yang baik (GCG) resmi dicabut. Adapun untuk penilaian GCG PTBA selanjutnya menunggu release petunjuk teknis pelaksanaan Assessment GCG dari kementerian BUMN.

ASEAN Corporate Governance Scorecard
Pemeringkatan GCG Nasional – CGPI Award

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar

Manual Kebijakan Perusahaan

Prospektus IPO PTBA
Penerapan Prinsip dan Praktik GCG untuk Kebijakan Anti Gratifikasi
Corporate Governance Policy 2023
Charter BOD tahun 2023
Charter BOC tahun 2023
Kebijakan terkait Insider Trading