LANDASAN HUKUM

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan komitmen utama Perseroan untuk dapat mewujudkan tidak hanya pertumbuhan usaha jangka pendek, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu Perseroan selalu berupaya untuk terus meningkatkan implementasi GCG dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penerapannya. Selain penyempurnaan aturan, Perseroan juga melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada segenap insan PTBA untuk memastikan ketaatan terhadap praktik GCG. Implementasi GCG tidak cukup dilakukan hanya dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, namun juga harus ditunjukkan dalam praktik sehari-hari. Perseroan meyakini bahwa dengan menjadi Good Corporate Citizen melalui implementasi praktik GCG terbaik, maka kepercayaan dari para pemangku kepentingan dapat terus dijaga.

Sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kesetaraan, dan Independensi. Selain itu, selaku Badan Usaha Milik Negara maka implementasi GCG di Perseroan juga berlandaskan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

Landasan Hukum Implementasi GCG

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
  4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
  5. Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2016
  6. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Implementasi GCG

Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham

Mendorong dan mendukung pengembangan Perseroan.

Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

Mengelola risiko secara lebih baik.



Meningkatkan citra Perseroan (image) menjadi semakin baik.

Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.

Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Mempromosikan Etos Kerja



Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, mencakup asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara konsekuen di setiap kegiatan operasionalnya. Adapun bentuk komitmen nyata Perseroan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut :

TRANSPARANSI

Perseroan menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat diperbandingkan, tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

AKUNTABILITAS

Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap level jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

RESPONSIBILITAS

Prinsip responsibilitas diterapkan dengan senantiasa menerapkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mengelola lingkungan bekas tambang dengan baik, melaksanakan kewajiban timbal-balik terhadap para mitra bisnis dan merancang serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.

INDEPENDENSI

Prinsip independensi diterapkan dengan penyusunan dan penerapan kode etik dan pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).

KEWAJARAN

Perseroan menerapkan asas kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban (equal treatment) yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

STRUKTUR GCG

Struktur tata kelola Perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana organ perusahaan terdiri dari tiga unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan, dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Organ Perseroan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Dalam kegiatan operasional, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk sub organ Perseroan untuk membantu kelancaran operasional serta memberi masukan yang diperlukan Perseroan. Pembentukan sub-organ ini dilakukan sebagai bagian dari pembagian wewenang yang jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara efektif. Dewan Komisaris telah memiliki Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM (KRU & NR-SDM) untuk memberdayakan fungsi kepengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya.

Sedangkan Direksi memiliki organ-organ pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari komite di bawah Dewan Komisaris. Unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama tersebut adalah:

  1. Sekretaris Perusahaan
  2. Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan
  3. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat dan investor, Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh fungsi-fungsi lain di bawah koordinasinya, yaitu Investor Relation, Corporate Communication, Corporate Action, Administrasi Korporat, Hubungan Masyarakat dan Kantor Perwakilan Jakarta.


Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kelancaran hubungan antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan ada tiga, yaitu sebagai liason officer, compliance officer serta investor relations. Secara umum tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Bertindak sebagai representasi Perusahaan (Direksi) sebatas kewenangan yang diberikan.
  2. Penanganan hubungan investor, monitoring perkembangan pasar modal, menjamin kesesuaian kegiatan operasional Perseroan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
  3. Membuat kebijakan dan rekomendasi sesuai dengan peraturan pasar modal.
  4. Memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain mengenai emiten atau Perseroan.
  5. Mengelola Kantor Perwakilan Jakarta.
  6. Membuat kajian berbagai laporan terbaru dari analis pasar modal, melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas kinerja Perseroan khususnya di bidang keuangan, monitoring situasi dan proyeksi perekonomian (internasional, regional dan lokal serta pasar modal berbagai negara).
  7. Publikasi kegiatan Perseroan yang bersifat non material, pengelolaan dokumen dan informasi Perseroan, penerbitan laporan Perseroan.
  8. Memberi masukan kepada Direksi untuk mematuhi peraturan yang berhubungan dengan pasar modal.
  9. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat, serta membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan lain di luar pemegang saham seperti Pemerintah, media, mitra usaha dan masyarakat.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit dibentuk dengan berpedoman kepada:

  1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012.
  3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Sasaran pembentukan Komite Audit adalah:

  1. Memastikan kewajaran laporan keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
  2. Memastikan dilaksanakannya struktur pengendalian internal Perseroan dengan baik.
  3. Memastikan audit internal dan eksternal dilakukan sesuai standar audit yang berlaku.
  4. Memastikan tindak lanjut temuan audit telah dilaksanakan oleh manajemen.

MANAJEMEN RISIKO

Tujuan pengelolaan risiko Perseroan secara umum yaitu untuk mendukung dan memperkuat tercapainya tujuan implementasi prinsip-prinsip GCG. Secara khusus, tujuannya yaitu:

  1. Meningkatkan kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai tujuan bisnis.
  2. Memberikan dasar yang lebih baik dalam penyusunan arah stratejik.
  3. Fokus pada praktik standar bisnis terbaik.
  4. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.
  5. Meningkatkan pencapaian keunggulan kompetitif.
  6. Menyajikan respon terpadu terhadap berbagai risiko.
  7. Memperkecil/meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko.
  8. Meminimalkan dampak/eksposur risiko.
  9. Mengoptimalkan tercapainya tujuan Perseroan.

Sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan tingginya tingkat kompetisi, risiko yang dihadapi Perseroan juga semakin kompleks, karena itu Perseroan menaruh perhatian yang besar terhadap aspek risiko yang akan dihadapi. Seiring dengan semakin banyaknya rencana strategis dan sesuai dengan Board Manual PTBA, setiap keputusan Direksi yang perlu mendapatkan persetujuan BOC wajib dilampirkan dokumen kajian risiko. Kajian risiko tersebut telah dilakukan untuk beberapa rencana strategis seperti rencana pembangunan PLTU dan akuisisi perusahaan. Kajian risiko dilakukan berdasarkan review beberapa dokumen, observasi lapangan, dan brainstorming dengan para pakar. Berdasarkan hasil identifikasi risiko terdapat beberapa kejadian risiko yang krusial yang mungkin terjadi untuk dilakukan analisis dan usulan mitigasi risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Perseroan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 26 dan pasal 28. Sistem pengawasan dan pengendalian intern merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis mulai dari persiapan, proses dan pelaporan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Untuk mengetahui tingkat kecukupan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas Perusahaan, Perseroan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan meliputi:

  1. Peningkatan lingkungan pengendalian intern yang disiplin dan terstruktur.
  2. Pelaksanaan kajian dan pengelolaan risiko usaha, meliputi proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan secara berkesinambungan.
  3. Melakukan aktivitas pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perseroan.
  4. Meningkatkan dan mengembangkan system informasi dan komunikasi yang meliputi proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  5. Melakukan pemantauan yaitu proses penilaian terhadap kualitas system pengendalian internal termasuk pelibatan fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan.

Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission. Kegiatan yang meliputi butir b dan c tersebut di atas dilaksanakan oleh Satker SMP & SMR, dijabarkan masing-masing melalui pengembangan sistem di antaranya Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen K3. Sedangkan pelaksanaan kegiatan untuk butir c, d, dan e tersebut di atas, dilaksanakan dengan melibatkan aktivitas Satuan Pengawasan Intern (SPI).

KODE ETIK PERUSAHAAN

Pada dasarnya Pedoman Kode Etik Perseroan mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, individu jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan Perseroan, yang meliputi:
  • Etika bisnis perseroan

    Etika Bisnis Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana sikap dan perilaku Perseroan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat.

  • Etika perilaku individu

    Etika Perilaku Individu merupakan penjelasan tentang bagaimana individu Jajaran Perseroan dalam berhubungan, bersikap, beretika dan bertindak sesuai kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.

  • Sosialisasi dan pelaporan atas pelanggaran

    Sosialisasi Code of Conduct dan tata cara pelaporan atas ketidaksesuaian perilaku, penyimpangan atas Code of Conduct, Peraturan Perseroan, peraturan perundangundangan lainnya dan sanksi yang diterapkan, dilakukan secara efektif dan menyeluruh kepada jajaran Perseroan dan pemangku kepentingan.

  • Pernyataan kepatuhan code of conduct

    Merupakan lembar pernyataan mengenai pemahaman dan kesediaan jajaran Perseroan untuk mematuhi Code of Conduct Perseroan dan pihak yang bertanggung jawab atas implementasinya.

Aturan pokok yang tercakup pada Etika Bisnis Perseroan yang memiliki aspek kritis terhadap jalannya operasional Perseroan antara lain:

  1. Target yang harus dicapai oleh jajaran manajemen dan pegawai;
  2. Internal control Perseroan;
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  4. Pemberian donasi;
  5. Pemberian dan penerimaan hadiah;
  6. Lingkungan
  7. Ketenagakerjaan;
  8. Etika hubungan dengan pemangku kepentingan;
  9. Etika hubungan kerja.

Sedangkan Etika Kerja yang harus dipenuhi oleh individu jajaran Perseroan, meliputi antara lain:

  1. Integritas dan komitmen;
  2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  3. Kerahasiaan informasi;
  4. Benturan kepentingan (conflict of interest);
  5. Insider Trading;
  6. Menjaga keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup;
  7. Citra Perseroan;
  8. Keterlibatan dalam aktivitas politik; dan
  9. Pemberian dan penerimaan hadiah.

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

Pemberian hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian oleh jajaran Perseroan kepada pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perseroan di luar batas-batas kewajaran. Sedangkan penerimaan hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh Jajaran Perseroan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud mempengaruhi keputusan jajaran Perseroan yang menguntungkan si pemberi hadiah.

Berdasarkan SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 018A/SK/PTBA-KOM/V/2009 dan Nomor: 306B/KEP/Int-0100/PW.01/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang penerapan prinsip dan praktik Good Corporate Governance mengenai larangan pemberian dan penerimaan hadiah, suap dan sejenisnya, pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa, dengan jumlah maksimal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per orang/ perusahaan per tahun kecuali untuk kegiatan promosi dan sponsorship. Setiap pegawai yang menerima hadiah, berapapun nilainya dan dalam bentuk apapun, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menggunakan formulir yang tersedia.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas penerimaan hadiah dari pihak manapun dalam rangka promosi Perseroan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenangkenangan, yang tidak dimaksudkan sebagai pemberi suap dan/atau bernilai kurang dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per orang/perusahaan per tahun dapat diterima sebagai suatu kepatutan dalam pergaulan sehari-hari dengan ketentuan:

  1. Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi.
  2. Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pemberi yang sama kepada jajaran Perseroan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
  3. Setiap individu jajaran Perseroan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif Perusahaan.

Sebagai upaya pencegahan gratifikasi, Perseroan berpedoman pada Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Hadiah yang tercantum pada Panduan GCG. Dalam implementasinya, Perseroan menjamin bahwa kebijakan ini diketahui oleh seluruh jajaran dan pihak lainnya yang berhubungan dengan Perseroan. Secara khusus, upaya Perseroan dalam menegakkan kebijakan anti gratifikasi adalah sebagai berikut:

  1. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa perlu mencantumkan ketentuan mengenai larangan pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya.
  2. Penyampaian kebijakan ini pada seluruh jajaran Perseroan dan Mitra Kerja dilakukan melalui pembagian kebijakan, sosialisasi sehingga didapatkan pemahaman yang sama antara atasan dengan bawahan, sesama pegawai dan Perseroan dengan Mitra Kerja maupun pihak terkait lainnya.
  3. Menugaskan Sistem Manajemen Perusahaan untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dengan memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Utama.

Adapun indikasi mengenai potensi pelanggaran dari kebijakan anti gratifikasi tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Satker SMR & SMP. Satker SMR & SMP kemudian melakukan verifikasi atas laporan dan apabila terjadi indikasi pelanggaran maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh SPI.

PANDUAN BERPERILAKU (CODE OF CONDUCT) PTBA

Unduh

PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PTBA

Unduh

KEBIJAKAN LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Unduh