Komitmen penuh Perseroan terhadap pelestarian lingkungan tercermin dari visi Perseroan yang secara tegas menyebutkan “Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan”. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan penambangan. Pelaksanaan kegiatan operasional penambangan berpedoman pada kaidah teknis yang baik atau “good mining practice” yang dimulai pada tahapan perencanaan yang menginternalisasikan prasyarat keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut telah diatur dalam sistem manajemen yang terintegrasi dan telah disertifikasi oleh badan sertifikasi independen.

Dengan kesadaran penuh akan dampak kegiatan operasional Perseroan terhadap kondisi alam, Perseroan menempatkan sumber daya manusia yang peduli dan kompeten. Organisasi ini bertugas sebagai gugus depan dalam memastikan pencapaian visi misi Perseroan terkait lingkungan dan mengajak seluruh insan Perseroan untuk saling menjaga kelestarian alam.

Green mining telah menjadi komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Meskipun baru secara resmi dicanangkan pada tahun 2008, Perseroan telah mengedepankan pelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat sejak kegiatan penambangan di Tanjung Enim dimulai tahun 1919. Seluruh siklus direncanakan dengan baik mulai dari eksplorasi, land clearing, development, eksploitasi, hingga pasca tambang. Kelestarian alam dan aspirasi masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis demi meminimalisasi seluruh risiko dampak sosial dan lingkungan.

Seluruh aktivitas Perseroan didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hal itu penting dilakukan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan yang dapat terjadi dan menyusun rencana untuk memantau dan mengelola dampak tersebut. Sesuai dengan sifat dan skala kegiatan yang akan dilakukan dan ketentuan yang berlaku, terdapat dokumen lingkungan berupa AMDAL dan RKL/RPL untuk kegiatan yang lebih luas dan dampak lebih signifikan, serta dokumen UKL/UPL untuk kegiatan usaha dengan skala dampak yang lebih kecil.

Dalam penyusunan analisis ini, Perseroan melakukan konsultasi dengan masyarakat untuk mencari titik temu cara mengelola potensi dampak lingkungan dan dampak sosial yang dapat timbul dari kegiatan yang akan dilakukan. Pada 2018, terdapat 30 dokumen lingkungan yang disusun Perseroan dan 2 kali konsultasi dengan masyarakat/public hearing Dokumen Rencana Penutupan Tambang (RPT) IUP OP Batuan dan IUP UPO. Dokumen lingkungan menjadi acuan minimal pada waktu PTBA menjalankan operasinya.

Untuk proses pembebasan lahan, Perseroan menetapkan Prosedur Operasi Standar dalam Tata Laksana Pengadaan No Dok: BAMSP:PATB:7.2.1:01; No Rev 1. Prosedur ini diatur bahwa musyawarah dengan pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk memperoleh kesepakatan nilai ganti kerugian dan penyelesaian sengketa lahan. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka proses ini dilakukan melalui proses hukum dengan mediasi pemerintah.

Dalam seluruh proses, Perseroan berupaya untuk meminimalkan konflik dan memitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia melalui kerja sama dengan pihak independen untuk memantau dan melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran. Melalui pemantau independen ini, anggota masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran dalam proses pembebasan lahan untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Pengelola Aset, Layanan Umum, Balitas dan Pengadaan Tanah. Seluruh upaya ini membuahkan hasil berupa tidak terjadinya konflik pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia terkait dengan pembebasan lahan. Seluruh proses pun dijalankan dengan damai, disaksikan oleh pemangku kepentingan dan didokumentasikan secara resmi.

Green Mining Perseroan dimulai dengan perencanaan tambang yang seksama, yang memperhitungkan kelestarian lingkungan sejak awal. Perencanaan tambang memiliki tujuan akhir menata pasca-tambang, bukan sekedar memperoleh batubara sebesar-besarnya. Untuk mencapai visi “Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan”, Perseroan menetapkan 10 program pengelolaan lingkungan yang menjadi acuan pada perencanaan setiap tahapan penambangan, yaitu:

1. Menyiapkan rencana reklamasi yang definitif, meliputi Dokumen Rencana Lingkungan Tahunan dan 5 Tahunan, Dokumen Jaminan Reklamasi, Dokumen Rencana Penutupan Tambang.
2. Membangun dan merawat secara terkendali sarana pengendalian erosi di semua lokasi kegiatan penambangan, baik yang sudah final maupun yang ada.
3. Merancang dan mengkonstruksi topografi pascatambang yang non erosif.
4. Menata kemiringan lereng dan menghijaukan semua daerah yang telah final dari kegiatan tambang.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan spesies tanaman lokal dan tanaman produktif lainnya.
6. Mengoptimasikan luas daerah penimbunan yang tersedia.
7. Meminimalkan luas bukaan lahan terbuka untuk operasi penambangan.
8. Pengendalian dampak negatif terhadap kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, limbah padat dan cair, serta limbah B3.
9. Reklamasi lahan pasca tambang yang bernilai ekonomis (Tahura Enim, Hutan Kota, dan Hutan Pendidikan).
10. Melaksanakan litbang lingkungan untuk mencari metode pengelolaan lingkungan yang efisien dan efektif.
11. Menyiapkan dana pengelolaan lingkungan yang proporsional sampai akhir tambang dalam bentuk Jaminan Reklamasi dan Provisi Lingkungan (Rp2.168/ton).

Dengan berpatokan ‘Menambang adalah bagian dari rencana Penutupan Tambang’, maka Perseroan menjadikan pascatambang sebagai bagian terintegrasi dari perencanaan penambangan. Untuk keperluan perencanaan ini, Perseroan telah memiliki rencana reklamasi yang menyeluruh meliputi Dokumen Rencana Lingkungan Tahunan dan 5 Tahunan, Dokumen Jaminan Reklamasi, Dokumen Rencana Penutupan Tambang. Dokumen ini merupakan dokumen perusahaan yang wajib dibuat berdasarkan regulasi yang berlaku.

Perseroan menjalankan praktik penambangan yang baik melalui implementasi metode selective mining. Metode ini memastikan bahwa penambangan hanya dibuka pada lokasi tertentu yang sudah dipastikan memiliki cadangan ekonomis karena meminimalkan lahan yang diganggu.

Selain itu, selective mining juga meminimalkan konsumsi emisi karena tidak dilakukan pembukaan lahan yang luas. Untuk melaksanakannya, diperlukan kecermatan tinggi pada saat perencanaan tambang dan data survei geologi yang mencukupi. Saat melakukan penambangan, Perseroan melakukan praktik bertanggung jawab dengan implementasi metode backfiling. Dengan metode ini, lapisan tanah paling atas dari lahan yang baru dibuka atau tanah pucuk diambil dan disimpan di tempat penimbunan sendiri (stok tanah pucuk). Di tahun 2018, total pengambilan tanah pucuk mencapai mencapai 581.045,02 Bcm.

Luas dan Pengerjaan Areal Penambangan PTBA

Dalam melakukan kegiatan produksi pertambangan, Perseroan tidak melakukan pengolahan pada batubara yang dihasilkan sehingga tidak menggunakan material bahan baku lain maupun bahan penolong untuk menghasilkan produk selain batubara itu sendiri. Batubara dari penambangan sebagian besar dikirim ke pengguna melalui kereta dan angkutan laut. Material yang dikonsumsi Perseroan umumnya adalah bahan-bahan pendukung kegiatan operasional pertambangan, pelabuhan batubara, dan kegiatan kantor dan domestik.

Sebagai pedoman pelaksanaan efisiensi energi, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Sumber Daya Efisiensi Energi Listrik dan BBM. Terkait hal ini, Perseroan memiliki Manager Energi yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/LSP-HAKE, yang didukung organisasi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Perseroan juga telah memiliki rencana strategis dengan sasaran dan jadwal yang jelas sebagai dasar pelaksanaan efisiensi energi, dan dilakukan pemantauan dalam pelaksanaannya dengan melakukan audit energi secara internal dan eksternal.

Untuk mengurangi ketergantungan Perseroan pada listrik dari jaringan PLN, Perseroan mulai mengoperasikan listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Tanjung Enim berkapasitas 3x10 MW. Operasi pembangkit Mulut Tambang ini, selain mengurangi konsumsi listrik dari jaringan, juga mengurangi beban penggunaan listrik bagi publik.

Di Tahun 2018 PTBA UPTE berhasil mengimplementasikan Program Elektrifikasi dengan pemanfaatan 7 (tujuh) unit Shovel Electric dan 40 (empat puluh) unit Hybrid Dump Truck dengan capaian nilai penghematan energi sebesar 218.255,59 GJoule yang berarti juga terjadi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 9.782,58 Ton CO2e.

Perseroan berkomitmen untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga keberlangsungan sumbernya. Oleh karena itu Perseroan meminimalisasi/tidak mengambil air dari sumber tanah. Komitmen ini sangat penting karena dengan tidak mengambil air dari sumber tanah, Perseroan turut berkontribusi menjaga lingkungan dengan tidak menurunkan tinggi muka air, tidak mengurangi volume air yang tersedia dan tidak mengubah kemampuan fungsi ekosistem.

Air Asam Tambang (AAT) adalah fenomena alamiah, dimana batuan yang mengandung belerang (batuan yang bersifat asam) teroksidasi pada udara terbuka, dan jika terkena air aka menjadi air yang bersifat asam. PTBA memliki konsepsi pengelolaan air tambang yang holistik, diawali dengan penyelidikan geokimia batuan melalui pemodelan sehingga memudahkan dalam karakterisasi batuan dengan kategori PAF (Potencial Acid Forming) dan NAF (Non Acid Forming). Penanganan material PAF & NAF dilakukan secara sistematis di area timbunan, sehingga dapat dipastikan potensi terbentuknya air asam yang disebabkan oksidasi PAF tidak terjadi. Hal tersebut merupakan upaya mitigasi/ pencegahan pembentukan air asam tambang di area timbunan. Perseroan memiliki prosedur spesifik, yang mengatur pembuangan Batuan yang Bersifat Asam dan Air Asam Tambang. Tujuan pengelolaan keduanya adalah agar air yang keluar dari kawasan penambangan memenuhi kualitas baku mutu lingkungan hidup.

Tanah pucuk diambil seluruhnya dengan hati-hati dengan alat berat dan ditimbun di lokasi penimbunan tanah pucuk (top soil bank). Tanah pucuk di lokasi penimbunan dipelihara dari erosi dan kerusakan dengan penanaman cover crop. Di areal reklamasi yang telah selesai dibentuk dengan penataan lahan. Tanah pucuk tadi dihamparkan kembali setelah 50 cm. Dengan demikian lahan reklamasi tadi siap ditanami untuk proses revegetasi dan rehabilitasi. Selain itu terdapat juga batuan penutup yang merupakan lapisan tanah antara tanah pucuk dan lapisan batubara yang dipindahkan dari lokasi penambangan untuk ditimbun di luar lubang tambang dan ke dalam lubang tambang di areal yang sudah sudah selesai ditambang. Tanah penutup yang diperkirakan bersifat asam (potentially acid formation) diperlakukan secara khusus sesuai Prosedur Operasi Standar Perseroan. Tanah penutup jenis ini ditimbun di areal yang khusus dipersiapkan dan dilakukan pengapuran sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Kegiatan Reklamasi dan Revegetasi Ptba

Selain penanaman tanaman, Perseroan mengalokasikan sebagian lahan bekas tambang di Tambang Air Laya untuk dipergunakan menjadi areal tambak ikan dengan tujuan mendukung ketahanan pangan. Kini luas lahan tambak yang diusahakan oleh 25 binaan mencapai 2,5 ha. Pada 2018, hasil produksi ikan dari tambak ini berupa Ikan Lele 22.000 Kg (22Ton), Patin 10.000kg (10 Ton), Nila 5.400 kg (5,4 Ton), Gurami 600kg (0,6 Ton) dengan total penjualan sebesar Rp684.000.000.

Perseroan memberikan nilai tambah pada kegiatan reklamasi dan revegetasi dengan melakukan rehabilitasi dan penghijauan Daerah Aliran Sungai pada areal seluas 3.660 ha. Areal ini merupakan bagian dari hulu Sungai Musi. Aliran sungai ini merupakan tumpuan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk mendukung kehidupan dan irigasi pertanian. Sungai Musi adalah sungai terpanjang di Pulau Sumatera, airnya bersumber dari Sembilan sungai sehingga mendapat sebutan Batanghari Sembilan, Palembang. Tiga sungai yang bermuara di Sungai Musi, yaitu Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Ogan, berada di kawasan rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan Perseroan merupakan amanat Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Untuk ini, Perseroan telah mendapatkan izin lokasi Rehabilitasi DAS yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.2625/Menhut-V/RHL/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk.