Sistem Pelaporan Pelanggaran

Merupakan mekanisme keadilan internal untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan pelanggaran, yang tidak terbatas pada etika bisnis dan etika kerja (kode etik), Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Kemitraan, kontrak dengan pihak eksternal, rahasia perusahaan, konflik kepentingan, dan peraturan yang berlaku.
Diberlakukan untuk Karyawan PT Bukit Asam (Persero), Tbk dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Deteksi dini (peringatan dini) dari masalah yang mungkin disebabkan dari pelanggaran.
Mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, akibat dari pelanggaran dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
Memberikan masukan kepada perusahaan untuk memiliki perspektif dan proses kerja kritis yang lebih luas yang memiliki kelemahan pengendalian internal, dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Jenis-Jenis Pelanggaran

  1. Korupsi
  2. Penyuapan
  3. Kejahatan, termasuk pencurian, kekerasan terhadap karyawan atau pemimpin, pemerasan, narkoba, pelecehan dan kriminal lainnya
  4. Pelanggaran peraturan perpajakan
  5. Pelanggaran hukum dan peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan, seperti pertambangan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen
  6. Pelanggaran aturan internal Perusahaan
  7. Pelanggaran Untuk Kode Etik Karyawan dan Kewajiban Dewan atau melanggar norma-norma kesusilaan umum
Tidak Termasuk pelanggaran atau penyimpangan dari Kode Etik dan Disiplin Kerja sebagaimana diatur dalam PKB dan PP 10/1983 Jo. PP No 45/1990 tentang Perkawinan dan Perceraian, yang diproses melalui mekanisme yang terpisah (LKS Bipartit).

Tata Cara Sistem Pelaporan

  1. Laporan dugaan penyimpangan/pelanggaran disampaikan kepada Perusahaan melalui SPP.
  2. Laporan tertulis dapat disampaikan melalui surat resmi, surat elektronik (email), telepon, atau faksimile.
  3. Dalam hal Pelapor tidak dapat/tidak bersedia menuliskan, pelaporan dapat disampaikan secara lisan kepada Ketua Tim Pengelola SPP guna menuliskan pelaporan lisan tersebut.
  4. Pelapor harus memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat : alamat, nomor telepon, faksimile, atau surat elektronik (email).
  1. Pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi & waktu kejadian, bagaimana terjadinya dan apakah ada bukti.
  2. Pelaporan penyimpangan/pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas disertai dengan dokumen-dokumen pendukung berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
  3. Pelapor Anonim (tanpa identitas) tidak ditindaklanjuti.
  4. Pelapor dilindungi oleh perusahaan.
  5. Perusahaan akan memberikan sanksi bagi pelapor yang menyalahgunakan SPP.

Pengelolaan SPP diatur dengan Tatalaksana Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Nomor Dokumen BAWBSP:MR:01 yang telah disahkan Direktur Utama tanggal 10 Oktober 2012.


Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan melalui :


spp@bukitasam.co.id | +62 21 527 4635


atau melalui formulir yang disediakan pada halaman kirim laporan.