KOMITE AUDIT

Visi dan Misi

Menjadi mitra kerja yang independen dan profesional bagi Dewan Komisaris PTBA dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menciptakan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

Mendorong dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor, mendorong adanya peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

Profil Komite Audit

soenggoel

Soenggoel Pardamean Sitorus

Ketua

Lahir di Tarutung Sumatera Utara, 7 Maret 1945. Menempuh pendidikan Jumpmaster pada tahun 1974 dan Jumpmaster, Pathfinder & Air Ground Operations System and The Transportation by Program Mobile Training Team (MTT-US) di tahun 1975. Pada tahun 1979 mengikuti Kursus Lanjutan Perwira Infanteri (Suslapa Inf) dan tahun 1985 menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad).

Riwayat karir sebagai Mantan Brigadir Jenderal TNI dan Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara. Dasar Hukum penunjukkan sebagai Komisaris Independen PT Bukit Asam Tbk adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Desember 2018.

agus

Taufik Madjid, S.Sos., M.Si

Wakil Ketua

Lahir di Ngofakiaha Maluku Utara, 1 Januari 1971. Menempuh pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Sam Ratulangi dan melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Pembangunan Sosial di Universitas Indonesia.

Karir sebagai Pembina Utama Madya (IV/D) Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

blank

Ai Supardini, S.E., Ak., CA ., CPAI ., CACP

Anggota

Lahir di Bogor pada tanggal 17 April 1971 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman (1996). Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2015 dan telah berpengalaman di bidang akuntansi pada berbagai instansi. Beliau menjadi anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia pemegang Chartered Accountant (CA), pemegang sertifikat sebagai Pemeriksa untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan RI, Certified Public Accuntant (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari Ikatan Komite Audit Indonesia. Beliau memulai karir pada tahun 1997-2009 dibidang keuangan dan akuntansi pada beberapa perusahaan jasa dan manufaktur, kemudian sejak 2009 hingga saat ini berkarir sebagai auditor, konsultan keuangan dan akuntansi perusahaan. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Internal Audit di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dari Juni hingga Desember 2017.

blank

Dr. Ir. Barlian Dwinagara, M.T.

Anggota

Lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Juli 1964. Meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (1991), Magister Teknik dalam bidang Geomekanika dari Institut Teknologi Bandung (1998), serta Doktor Ilmu Teknik Pertambangan dalam bidang Geomekanika dari Institut Teknologi Bandung (2006). Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak September 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTBA Nomor 3/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2015 dan diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTBA Nomor 4/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2018. Beliau telah berpengalaman di berbagai bidang termasuk akademis, diantaranya saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Magister – Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, serta sebagai staf pengajar pada Program Studi Teknik Pertambangan – Program Sarjana dan Magister, Program Studi Teknik Geologi – Program Magister dan Doktor, Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Beliau juga aktif di organisasi profesi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Anggota International Society for Rock Mechanics (ISRM), serta sebagai Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang periode 2016 – 2018.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan kinerjanya, Komite Audit berpedoman penuh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Meski saat ini PTBA bukan lagi Badan Usaha Milik Negara yang berdiri sendiri, namun dalam beberapa hal, Bukit Asam tetap berpedoman pada PT Inalum sebagai induk holding BUMN. Adapun pedoman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tanggal 5 April 2003;
  2. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tanggal 19 Juni 2003;
  3. Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, tanggal 25 Oktober 2005;
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/ MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, tanggal 24 Agustus 2012;
  7. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-305/BEJ/07-2004, tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, tanggal 19 Juli 2004;
  8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 7 Desember 2012;
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, tanggal 27 Maret 2017;
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015;
  11. Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk, yang telah mengalami beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 54 tanggal 22 Mei 2018 dibuat oleh Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0214667;
  12. Keputusan Dewan Komisaris PT. Bukit Asam, Tbk. Nomor 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Piagam Komite Audit;
  13. Keputusan Dewan Komisaris PT. Bukit Asam, Tbk Nomor 02/SK/PTBA-DEKOM/IV/2018 tentang Pengangkatan Perpanjangan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bukit Asam, Tbk., tanggal 27 April 2018;
  14. Keputusan Dewan Komisaris PT. Bukit Asam, Tbk Nomor 04/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, tanggal 31 Agustus 2018;
  15. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 03/SK/PTBA-DEKOM/IV/2017 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 09/SK/PTBADEKOM/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Komite Audit, telah ditentukan bahwa tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:

  • Memonitor dan memastikan bahwa proses pencatatan akuntansi dan keuangan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan lain yang berlaku.
  • Memonitor kecukupan usaha manajemen dalam menjaga sistem pengendalian internal, termasuk mengevaluasi Piagam SPI (Internal Audit Charter) dan rencana kerja SPI.
  • Memonitor kepatuhan Perseroan pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang lainnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
  • Memastikan terdapat dan diterapkannya Kode Etik Perusahaan.
  • Bertanggung jawab bahwa analisa, penilaian, rekomendasi, dan informasi yang disampaikan kepada Komisaris telah dilakukan secara baik dan profesional.
  • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

 

Wewenang Komite Audit

  • Mengakses secara penuh dan bebas atas catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya, termasuk melakukan kunjungan lapangan secara berkala sesuai kebutuhan.
  • Berkomunikasi dan berkordinasi dengan pihak-pihak internal terkait dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut di atas.

Piagam Komite Audit

KOMITE RISIKO USAHA, PASCA TAMBANG, NOMINASI, REMUNERASI, DAN PSDM

Visi dan Misi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

  • Memonitor dan memastikan bahwa proses pencatatan akuntansi dan keuangan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan lain yang berlaku.
  • Memonitor kecukupan usaha manajemen dalam menjaga sistem pengendalian internal, termasuk mengevaluasi Piagam SPI (Internal Audit Charter) dan rencana kerja SPI.
  • Memonitor kepatuhan Perseroan pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang lainnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
  • Memastikan terdapat dan diterapkannya Kode Etik Perusahaan.
  • Bertanggung jawab bahwa analisa, penilaian, rekomendasi, dan informasi yang disampaikan kepada Komisaris telah dilakukan secara baik dan profesional.
  • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Profil Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM

agus

Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, S.E.

 

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak RUPSLB pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan latar belakang pendidikan di Lemhanas (2003), Sesko TNI (1999), Seskoal (1994) dan Akademi Angkatan Laut (1978).

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk, pria kelahiran Blitar 25 Agustus 1955 ini pernah menjabat sebagai Panglima TNI periode 2010 s/d 2013. Sebelumnya beberapa jabatan penting juga pernah dijalaninya, seperti Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di tahun 2010 dan menjadi Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan.

robert

Ir. Robert Heri, M.M.

 

Menjabat Komisaris Perseroan sejak 2012 sekaligus menjabat sebagai Kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (1 Maret 2010 - sekarang).

Meraih Gelar Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Pakuan Bogor pada tahun 1991 dan Magister Manajemen dari Universitas Binadarma Palembang tahun 2008. Pemegang Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia ini, memulai perjalanan karir sebelumnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 1993, Kasi Geologi Tata Laksana Kanwil Sumsel tahun 2000, Direktur Utama BUMD PT. Petromuba, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyu Asin (2008), sebelum diangkat sebagai Kepala dinas Pertambangan dan Energi sejak 2010 hingga saat ini.

heru

Heru Setyobudi Suprayogo, S.E., M.H.

 

Ditetapkan menjadi Komisaris Perseroan dalam RUPS Tahunan tanggal 20 April 2017. Saat ini menjabat sebagai Plt. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara. Pendidikan S-1 Sosial Ekonomi Universitas Brawijaya (1982), S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jagakarsa (2005), dan Lemhanas (2009).

jhony

Jhoni Ginting, S.H., M.H.

 

Lahir di Medan Sumatera Utara, 12 Juni 1961. Menempuh pendidikan S1 bidang Hukum dan melanjutkan S2 Hukum di Universitas Airlangga. Riwayat karir sebagai Irjen Kementerian Hukum dan HAM (2018), Deputi III Bidang Hukum dan HAM pada Menkopolhukam (2015), Direktur I Bidang Ekonomi dan Moneter pada Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung (2013), dan Kepala Kejaksanaan Tinggi Sumatera Selatan (2012).

blank

Kanyatama P. Mulyono, S.E., M.Si.

 

Anggota KRU & NR-PSDM Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2004 dan Magister Sains Psikologi Industri dan Organisasi di universitas yang sama ini diangkat sebagai anggota Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan PSDM sejak November 2015. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2013) dan anggota Komite Audit di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2013-2015).

blank

Dr. Ing. Tri Winarno

 

Anggota Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan PSDM kelahiran Yogyakarta pada tanggal 5 November 1972. Menjabat sebagai anggota Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan PSDM sejak 30 Agustus 2018. Meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta (1997), Magister Teknik dari Pascasarjana Teknik Geologi UGM (2006) dan Doktor Teknik Pertambangan dari Techniche Universitet Freiberg Germany (2016). Berkarir di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sejak tahun 2005 dan saat ini menjabat sebagai Kasubdit Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Pedoman Kerja Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM

Independensi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM (KRU & NR-PSDM) bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan. Semua anggota komite adalah independen dan mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya. Setiap anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direksi, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali PTBA dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan PTBA. Setiap anggota komite tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan PTBA sebelum menjabat. Dengan demikian seluruh persyaratan independensi anggota KRU & NR-PSDM sesuai dengan peraturan dan kaidah praktik GCG telah terpenuhi.

 

Tugas dan Wewenang Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM

Tugas dan Wewenang Komite Risiko Usaha

  1. Melakukan penelaahan atas jenis-jenis asuransi dan risiko usaha yang dilakukan PTBA sesuai dengan tingkat kewajaran yang berlaku umum di perusahaan-perusahaan tambang;
  2. Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batu bara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
  3. Melakukan kajian berbagai risiko yang dihadapi PTBA, dan pelaksanaan risiko oleh Direksi, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi PTBA;
  4. Melakukan peninjauan lapangan secara on the spot dan secara periodik untuk mengetahui segala risiko baik yang sudah terjadi maupun untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan sesuai dengan keperluannya;
  5. Melakukan pemantauan periode pasca tambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
  6. Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
  7. Menyampaikan peringatan dini atas risiko yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan penambangan, kebijakan, kontrak, penjualan, investasi, penggunaan peralatan baru dan kegiatan usaha lainnya;
  8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA yang berkaitan dengan asuransi, risiko usaha dan pasca tambang.

 

Tanggung Jawab Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM

Karena KRU & NR-PSDM dan dibentuk oleh, dan bekerja untuk serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, maka pertanggungjawaban Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:

  1. Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite
  2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

Piagam Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM