Kepatuhan pada peraturan perundangan merupakan kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh semua kegiatan Perseroan yang mengakibatkan dampak lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai dengan komitmen Perseroandalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.Pengelolaan dan Pemantauan dilakukan juga mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dimana Perusahaan beroperasi, yang dituangkan dalam Rencana Kerja TahunanTeknis dan Lingkungan (RKTTL). [103-1]

Hasil pengukuran dan pemantauan mengindikasikan bahwa semua parameter yang diuji sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Upaya-upaya ini dilakukan sangat serius oleh Perseroan, termasuk dengan ikut serta dalam kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang diselenggarakan secara nasional (PROPER Kementerian Lingkungan Hidup).Atas upaya tersebut, pada 2018, Perseroan mendapatkan penghargaan PROPER emas emas yang ke-6 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Peralihan PROPER emas ini menggenapkan prestasi Perseroan selama 6 tahun berturut-turut dan membuktikan keseriusan Perseroan dalam mengurangi limbah dan cemaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha.

Selain itu, selama tahun 2019, Perusahaan juga meraih beberapa penghargaan terkait upaya yang dilakukan dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup, antara lain PTBA menjadi role model upaya pengelolaan lingkungan pertambangan batu bara dengan raihan anugerah PROPER EMAS ke-7 (Tujuh) kali yang diperoleh berturut-turut sejak tahun 2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Selain itu Penghargaan sebagai Stakeholder Keberhasilan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS diberikan pada PTBA pada bulan April 2019.

Mematuhi Ketentuan dan Melestarikan Dengan Kesadaran Ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah pedoman utama kami dalam menjalankan bisnis dengan praktik yang bertanggung jawab. Selama usia tambang dan aktivitas bisnis Perseroan berlangsung, kami sangat menyadari bahwa kelestarian alam adalah arah yang kami tuju. Untuk itu, setiap aktivitas kami mulai dengan patuh terhadap prosedur yang berlaku. Dimulai dari analisis mendalam terhadap segala risiko terhadap lingkungan dan sosial yang dilaksanakan dalam kerangka kerja Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Prosedur awal ini untuk memperoleh Izin Lingkungan yang pelaksanaannya juga menyertakan pemangku kepentingan.

Secara bersamaan, Perseroan juga menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan skala dampak. Perencanaan yang disusun meliputi: pemantauan luas lahan terubah; pembukaan lahan dan reklamasi lahan bekas tambang sesuai peraturan yang berlaku; pemeliharaan tanaman; pengurasan lumpur di kolam pengendap; pembuatan kolam pengendap lumpur; pembibitan dan penanaman; pengelolaan tanah pucuk; penanggulangan Air Asam Tambang (AAT); penanggulangan erosi; penelitian dan pengembangan; penanganan limbah B3, emisi dan efluen serta program kemitraan dan bina lingkungan. Dokumen RKL/RPL dan UKL/UPL yang telah disetujui Pemerintah ini menjadi pedoman pelaksanaan operasi tambang, aktivitas bisnis, pengelolaan, pengukuran dan pemantauan lingkungan sosial.

Pelaksanaan dan Penilaian Pemantauan 2019

Pengukuran dan pemantauan dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan efektivitas kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan dan dasar untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Tugas pemantauan rutin dilakukan oleh bagian Unit Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemantauan pada aspek-aspek sebagai berikut:

Seluruh kegiatan pemantauan lingkungan dan sosial telah dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang 2019. Hasil pengukuran dan pemantauan yang mengindikasikan semua parameter yang diuji sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Hasil pengukuran dan pemantau lingkungan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada institusi terkait di Daerah maupun Pusat. [103-2]

Dengan hasil seperti itu, maka selama periode pelaporan tidak ada pengaduan terhadap Perseroan yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Perseroan juga tidak mendapat denda akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan. [307-1] [6.e.6)]