PTBA mendukung penuh sikap pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini. Kebijakan antikorupsi merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi diberikan karena Perusahaan menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luas bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. [103-1]

Untuk mendukung praktik antikorupsi, langkah prioritas yang diambil Perusahaan adalah mencegah terjadinya tindakan korupsi dan suap sebagai bagian dari menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan internalnya. Komitmen itu diperkuat dengan adanya penandatanganan Deklarasi Pakta Integritas secara simbolis pada 2 Maret 2016. Penandatanganan dilakukan oleh Milawarma selaku Direktur Utama PTBA beserta Agus Suhartono, Komisaris Utama, dan Sugiyono Sugi, mewakili Deputi dan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [103-2]

Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen lanjutan yang pernah dilakukan PTBA pada tahun 2005. Kala itu, di hadapan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian gratifikasi. Dengan adanya komitmen lanjutan tersebut, Perusahaan tidak akan memberikan, menerima segala bentuk gratifikasi, dan melaporkan apabila terpaksa menerima gratifikasi. Komitmen ini disambut baik oleh KPK dan PTBA dinilai telah mengantisipasi aksi korupsi di lingkungan perusahaan sejak dini.

Kebijakan anti korupsi tercantum di dalam keseluruhan isi Kode Etik Perusahaan pada Bagian Etika Bisnis dan Etika Kerja, terutama dalam poin benturan kepentingan, memberi dan menerima, pembayaran tidak wajar, serta pengawasan dan penggunaan aset. Selain itu, semua pegawai PTBA juga diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung kebijakan anti korupsi. Tak hanya itu, PTBA juga memiliki kebijakan khusus yang mengatur larangan penerimaan dan pemberian hadiah serta gratifikasi.

Sebagai bagian dari komitmen untuk turut memerangi korupsi, PTBA juga mengupayakan agar seluruh SDM yang bertanggung jawab terhadap pengawasan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai prosedur audit dan pendeteksian risiko penyimpangan. Untuk meningkatkan semangat anti korupsi pada setiap insan PTBA, pendidikan dan pelatihan anti korupsi secara berkala digelar, khususnya pada unit-unit yang berpotensi untuk terpapar tindak korupsi, kecurangan, suap, gratifikasi dan sejenisnya.

Semua kegiatan anti korupsi yang dilakukan, pada akhirnya akan bermuara pada keberhasilan PTBA dalam menerapkan nilai-nilai Perseroan “VIIPS” yaitu Visioner, Integritas, Inovatif, Profesional, serta Sadar Biaya & Lingkungan yang diimplementasikan dalam budaya kerja Perusahaan “Si Prima” Sinergi, Profesional, Beriman. Landasan budaya kerja “Si Prima” adalah ‘Bekerja Ikhlas, Cerdas, Keras, Tuntas’. Pelaksanaannya yang tegas dan konsekuen dipercaya mampu menurunkan risiko kerugian yang ada.

Kesungguhan dan komitmen antikorupsi di PTBA dibuktikan dengan tidak adanya insiden korupsi selama tahun pelaporan. Dengan demikian, tidak ada tindakan yang diambil berkaitan dengan kasus korupsi. Komitmen anti-korupsi ini juga dibuktikan dengan didapatkannya pengakuan sertifikasi ISO 37001:2016.